
MANADO-Kurangnya tenaga dokter khususnya dokter gigi di Indonesia mendapat perhatian serius Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene.
Felly Runtuwene mengakui Langkah untuk membuka kembali moratorium program studi kedokteran di Indonesia, karena kurangnya tenaga dokter terutama dalam memenuhi standar pelayanan di tingkat Puskemas yang ada di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara.
Kepada wartawan mantan Anggota DPRD Sulut dua periode ini mengakui spesifikasi untuk kebutuhan medis yang belum merata diantaranya adalah dokter gigi.
“Di setiap Puskesmas wajib memiliki dokter gigi karena masalah kesehatan mulut jangan anggap remeh. Sebab jika tidak tertangani dengan baik maka akan beresiko ke organ lainnya seperti ginjal,”tegas Srikandi Partai Nasdem ini, sambil menyatakan pembukaan moratorium ini menjadi peluang besar bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam mencetak tenaga medis berkualitas.
“Komisi IX akan berkoordinasi dengan Direktorat Kementrian Kesehatan untuk mendorong pembukaan prodi kedokteran di sejumlah kampus di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Klabat (Unklab), Universitas Katolik De La Salle dan Universitas Negeri Manado (Unima).Kita berupaya pelayanan kepada masyarakat sampai di seluruh pelosok Indonesia termasuk diwilayah Sulut. Sehingga kita tidak bergantung pada lulusan dari luar daerah,”ujarnya.
Diakui Felly Runtuwene agar terpenuhi tenaga medis di daerah, strategi yang harus dilakukan adalah Kabupaten/kota terutama pimpinannya dapat membantu memberikan beasiswa. Misalnya setiap kecamatan ada 1 Siswa yang dibiaya hingga selesai.
“Setelah selesai kuliah dapat dibuat kontrak, untuk kembali dan mengabdi di wilayahnya. Saya sudah sampaikan ke Pemkab Minsel, bahkan pada Bupati agar dapat menindaklanjuti ini karena Minsel masih kekurangan tenaga dokter,”ujar Felly, sembari menyatakan dari pada Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar dokter dari kota atau daerah lain.
Felly Runtuwene pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan pemerataan kuota beasiswa dokter dan dokter spesialis agar alokasi beasiswa tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur. (mom)


