BerandaHeadlinesBahas Ranperda RPJMD, Louis Schramm Soroti Anggaran di Dinas Kebudayaan Tak Masuk...

Bahas Ranperda RPJMD, Louis Schramm Soroti Anggaran di Dinas Kebudayaan Tak Masuk Akal

MANADO-Pembahasan Ranperda RPJMD Sulut tahun 2025-2029 hampir tuntas. Bahkan dalam pekan ini dipastikan Ranperdanya segera ditetapkan lewat Rapat Paripurna.

Ini dibuktikan pembahasan Ranperda RPJMD dilakukan secara marthon oleh Panitia Khusus (Pansus) sampai Senin (4/8/2025).

Dan rencananya mulai besok akan dilakukan kunjungan lapangan tim pansus yang di Ketuai Louis Carl Schramm dari Fraksi Gerindra, Inggried Sondakh sebagai Wakil Ketua dari Fraksi Golkar dan Sekretaris Nick A Lomban serta anggota pansus lainnya.

Kepada wartawan Louis Schramm menjelaskan, dalam pembahasan ini kami bekerja secara maksimal mungkin bersama pihak eksekutif.

“Pembahasannya berlangsung dari pagi sampai sore. Dan kemungkinan pekan ini Ranperda RPJMD 2025-2029 akan ditetapkan jadi Perda.Jika tidak ada halangan Jumat ini ditetapkan dalam rapat Paripurna,”jelas Louis Schramm usai pembahasan.


Wakil Ketua Komisi IV ini mengakui pembahasan RPJMD telah dilakukan secara tuntas, rinci, dan target-target ada yang disetujui, dan ada yang diperbaiki.


“Ada beberapa SKPD yang perlu ada perbaikan, kami meminta pihak Bappeda untuk membantu membenahi terutama di Dinas Kebudayaan,”tutur Politisi Sulut dapil Manado ini.

“Itu sesuai dengan Visi Misi gubernur dan wakil gubernur. Karena setiap pemaparannya disampaikan Visi nomor berapa dan misi nomor berapa. Contohnya di pendidikan disitu ada Visi soal peningkatan sumber daya manusia, contoh-contohnya seperti itu,”ungkap Louis Schramm, sembari menyatakan, bahwa dalam pembahasan tidak juga melihat dari programnya, akan tetapi anggarannya.


Dari pemaparan setiap SKPD ada yang masuk di akal dan ada yang tidak masuk diakal. Yang tidak masuk di akal contohnya Dinas Kebudayaan, pemaparan dinas kebudayaan tak sinkron dan mengada-ada dari 8 Miliar menjadi 18 Miliar. Mirisnya lagi pihak dinas tidak mampu menjelaskan. Kami sudah meminta kepada Bappeda untuk melakukan pendampingan untuk melakukan revisi. Sebab postur anggaranya tidak logis,”tutupnya. (mom)

- Advertisment -