PEMBAHASAN Ranperda Perubahan APBD 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Selasa (26/8/2025) dilanjutkan.
Pembahasan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen berlangsung alot dan banyak anggaran di setiap SKPD di kritisi oleh anggota Banggar.
Seperti yang disampaikan Vonny Paat dari Fraksi PDI Perjuangan, ia menyoroti anggaran di Dinas Kebudayaan Berbandrol Rp 15 Miliar untuk pembangunan Museum dan anggaran untuk pengadaan kulintang sebesar Rp 1,5 Miliar “Apakah waktu kurang lebih 3 bulan ini Dinas Kebudayaan mampu menyelesaikan pembangunan Museum. Kemudian mengenai pengadaan kulintang, usul kami anggaran tetap tapi programnya jangan cuma kulintang, bisa juga pengadaan seragam atau alat musik lainnya,”ungkap Paat.
Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene menyuarakan soal kondisi Balai Pelatinan Kesehatan (BAPELKES) Pemprov Sulut kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Karena gedungnya dibangun semenjak jaman Belanda belum ada perbaikan.”Ada anggaran untuk pembayaran THL, sementara di Balai Kesehatan sudah tidak ada lagi pegawai THL, kalau boleh dana untuk bayar gaji untuk THL sebesar 700 juta digeser untuk perbaikan gedung,”tukas Runtuwene.
Lanjut Runtuwene gedung Balai Kesehatan Pemprov Sulut harus ada perbaikan.”kondisi toiletnya sudah sangat tidak layak untuk dipergunakan. ruangan pelatihan sudah bocor. Begitu juga di Rumah Sakit mata ada alat untuk operasi rusak. Rumah sakit mata berharap ada ketambahan anggaran sebesar 500 juta. Karena jika alat rusak maka tidak bisa melaksanakan operasi,”ungkap Runtuwene.
Sementara Nick A Lomban menyuarakan soal jalan SH Sarundajang yang ada di Kota Bitung kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena rusak, ini juga harus ada perbaikan.Hal yang sama juga diungkapkan Henry Walukow dari Fraksi Demokrat, ia berharap janji Pemerintah dalam hal ini Dinas PU Provinsi Sulut dapat merealisasikan perbaikan jalan Zero Point di Minahasa Utara.
Meskipun pembahasannya cukup alot, dalam rapat ini juga lima fraksi di DPRD Sulut yakni fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat menerima Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda) meskipun ada beberapa catatan yang disampaikan.
Seperti Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Pierre Makisanti mendorong agar APBD Perubahan 2025 segera di Paripurnakan.“Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Ketua Fraksi Rocky Wowor mendorong agar Ranperda APBD Perubahan cepat ditetapkan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” kata Makisanti saat menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada pimpinan dewan Royke Anter.
Dijelaskan Makisanti, dengan ditetapkan APBD-Perubahan, masyarakat sulut akan merasakan dampaknya.Sedangkan mengenai beberapa desa yang belum merasakan listrik, PDI Perjuangan mendorong agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.
“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkap Makisanti, sambil menegaskan, bahwa pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan Menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda).
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut dipimpin langsung oleh Tahlis Gallang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov).
Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025, Selasa (26/8/2025) telah selesai dibahas. Tinggal menunggu agenda Paripurna untuk menetapkan Ranperda Perubahan APBD 2025 ditetapkan jadi Peraturan Daerah. (Adv/mom)
