MANADO-Sampai saat ini naiknya harga beras terus dikeluhkan oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Bahkan pengeluhan ini juga datang dari daerah Bolmong Raya yang merupakan daerah lumbung beras terbesar yang ada di Sulawesi Utara.
Aspirasi dan keluhan masyarakat ini ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD Sulut membidangi Perekonomian dan Keuangan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindang dan Bulog, Selasa (14/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh dan dihadiri koordinator Komisi II dr Michaela Paruntu, Wakil Ketua Prisilia Rondo serta anggota Jean Lakukan, Seska Budiman.
Dijelaskan Inggried Sondakh RDP ini digelar karena kondisi masyarakat Sulut yang terus mengeluhkan naiknya harga beras dihampir semua wilayah yang ada di daerah Nyiur Melambai.
Dalam kesempatan tersebut, Srikandi Fraksi Golkar ini menyatakan, lewat RDP dapat diketahui penyebab dari naiknya harga beras.
“Kami ingin mengetahui persoalan naiknya harga beras apakah imbas dari pusat atau di daerah,”ungkap Sondakh, sembari membeberkan sebelum dilaksanakan rapat ia telah terlebih dahulu mengumpulkan data dan membaca beberapa referensi termasuk pemberitaan di media nasional.
”Tentunya saya mengundang bapak/ ibu namun sebelumnya saya juga mengumpulkan dan membaca beberapa referensi termasuk pemberitaan media nasional. Sehingga saya bisa memotret juga persoalan beras secara nasional yang juga mengalami lonjakan. Banyak faktor termasuk kondisi geopolitik yang mempengaruhi . Saya juga temukan anomali dimana proyeksi nasional lewat Food and Agriculture Organization, (Organisasi Pangan dan Pertanian) produksi padi secara nasional trend mengingkat bahkan melimpah ditahun 2025-2026, 35.6 Juta Ton artinya diatas rata rata nasional. Tapi kenapa harga beras justru naik,” tegas Legislator Sulut dapil Minahasa Tomohon ini.
Anak dari Mantan Gubernur Sulut, A.J Sondakh ini, mengatakan, Menteri pertanian 3 hari lalu menyampaikan bahwa, ada mafia beras yang bermain juga ditemukan pemerintah, stok banyak harga naik .
“Ada juga permainan harga satuan mutu antara Produsen dan distrubutor beras di 10 Propinsi, 85 % beras todak sesuai mutu dan standart juga ada yang menjual diatas HET (harga eceran tertinggi ),”jelas Anggota DPRD Sulut 4 periode ini.
Lanjut Sondakh, Apakah kondisi ini juga berdampak atau terjadi di daerah kita, apalagi pemerintah menemukan ada 212 produsen bermasalah, 10 perusahan besar produsen naisonal yang diperiksa, apakah imbasnya ini juga di Sulut.
“Hati hati jangan ada mafia beras juga yang bermain di daerah kita. Bahkan isu terkait persoalan ini,” ujarnya.
Sementara pihak pemprov lewat kadis pangan dan pertanian menjelaskan jika produksi beras Sulut jauh mengalami penurunan akibat beberapa faktor diantaranya Musim Hujan, Hama Tikus serta Gunakan bibit lokal produksi beras 1 hektar hanya 1-2 Ton dan infrastuktur yang juga tidak menunjang banyak irigasi yang rusak.
Untuk menekan laju kenaikan maka menurut Kadis Pangan Dr.Frangky Tintingon pihaknya menggelar pasar murah pangan di sejumlah kab/Kota , dan menurutnya itu juga berdampak harga beras terkoreksi. (mom)
